Fokus Utama
PENYAMPAIAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2024
Kuala Kurun, 23 Februari 2023. Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung R.I., Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia, dengan ini kami publikasikan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagaimana yang telah terupload pada halaman https://pn-kualakurun.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/sakip.
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun Tahun 2023 ini disusun. LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang Agung”. Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah menetapkan 6 (enam) tujuan sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keenam tujuan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 indikator kinerja dan 20 target kinerja
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (≥100%), yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal dan Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Sedangkan sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (≤100%), yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun adalah sebesar 94,65%.
Bantu dan Dukung Kami
dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.
Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggaranan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Lembaga Pelayanan Publik.
Dukung Kami Dalam Pembangunan Zona Integritas Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mohon kesediannya dalam mengisi Form Survey yang telah kami sediakan, atas perkenaannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
BROSUR LAYANAN DIGITAL
|
Layanan Perdata e-Court
|
Layanan Kepaniteraan Perdata
|
Layanan Kepaniteraan Pidana
|
Layanan Kepaniteraan Hukum
|
DOKUMEN ZONA INTEGRITAS
DOKUMEN SAKIP
 |
 |
 |
 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas